. PENDAHULUAN
Dalam kajian-kajian ilmu politik
kontemporer, topik hubungan Islam dan demokrasi banyak menarik perhatian
para sarjana selama dua dekade terakhir ini. Ketertarikan
ini—diantarafaktor-faktor lain—dipicu oleh tulisan provokatif dari ilmuwan politik
Amerika, SamuelHuntington. Dalam buku klasiknya tentang gelombang demokratisasi
yang dialami sistem politik negara-negara di dunia sejak 1970-an
The Third Wave:
Democratization in the LateTwentieth Century
(1991), Huntington menampilkan data
dan analisis bahwa dunia Islam— bersama dengan masyarakat penganut
Konfusianisme—tampak melawan arus trend ini.Ketika banyak negara-negara di
berbagai belahan dunia beriringan mengadopsi sistemdemokrasi, negara-negara
Islam dan Konfusianis tampak tidak terpengaruh. MenurutHuntington demokrasi
tidak bisa berkembang di negara-negara ini karena tradisi-budayamereka secara
fundamental bertentangan dengan demokrasi. Sebenarnya, pada buku ini,Huntington
mengakui bahwa ada nilai-nilai luhur dalam tradisi politik Islam, namun
secaradefinitif ia menyatakan bahwa dalam praktik belum pernah ditemukan Islam
bergandengandengan demokrasi (Huntington, 1991: 100).
Menariknya, pengamatan terhadap
realitas dunia politik sepertinya mendukung klainHuntington ini. Dari cacatan
Freedom House 2002,1misalnya, dari sepuluh negara yangdiakualifikasikan sebagai
otoritarian (menindas terhadap rakyat) tujuh diantaranya adalahnegara-negara
Muslim
Dari sekitar 48 negara Muslim, 35
diantaranya dikategorikan sebagai yang tidak memilikikebebasan politik, 12
diantaranya dikategorikan sebagai semi-bebas, dan hanya satu negaraMuslim yang
dianggap memiliki kebebasan politik selama lima tahun terakhir—yaitu
Mali,negara kecil di Afrika Timur (Freedom House, 2002).Secara lebih spesifik,
data Freedom House juga menunjukkan fakta yang menarik:Pasca runtuhnya Uni
Soviet, lahir beberapa negara baru dimana enam diantaranya adalahnegara Muslim.
Dan indeks kebebasan negara-negara Muslim ini rata-rata lebih rendah
dari pecahan bekas Uni-Soviet yang bukan Muslim. Trend yang terjadi di
Eropa Timur pascaruntuhnya tembok Berlin juga menunjukkan trend meningkatnya
iklim demokrasi kecuali didua negara, Albania dan Bosnia—yang notabene
berpenduduk mayoritas Muslim. Bahkan diCyprus, negara yang terpecah antara
Greek-Cypriot yang didominasi bangsa Yunani danTurkish Cypriot yang didominasi
bangsa Turki, yang pertama memiliki tingkat kebebasan politik lebih tinggi
ketimbang yang kedua.Fakta-fakta yang sangat mencolok ini, memancing para
pengkaji untuk menyimpulkan bahwa dunia Islam adalah tanah tandus bagi
tumbuhan demokrasi. Ada beberapa argumenyang muncul, yang mencoba menjelaskan
mengapa demokrasi tidak berkembang di duniaIslam.
Pertama
, menurut
Bernard Lewis, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan
penganutnya (all inclussive religion),
sehingga dalam Islam tidak ada pemisahanantara kehidupan agama dan kehidupan
umum. Konsekuensinya, semua aspek kehidupan umat Islam diatur oleh ajaran agama
yang bersifat doktriner, sehingga tidak membri kesempatan kepada kreativitas
pemikiran. Tanpa adanya kreativitas pemikiran rasional makademokrasi tidak
mungkin tumbuh (Lewis, 2002: 100).
Kedua
, faktor selanjutnya yang menjadi
alasan mengapa politik demokrasi tidak bisatumbuh di negeri-negeri Muslim
adalah karena konsep ideal sistem politik dalam Islam adalahKhilafah yang
universalis, yang memilah dunia menjadi dua wilayah yang
mutually
exclussive yaitu dunia Islam (darul Islam) dan negeri kafir (darul Harb). Konsekuensi dari
sistemkhilafah yang universalis ini adalah masyarakat Muslim tidak mampu
mengadopsi dua elemendasar pembentuk demokrasi, yaitu negara-bangsa (nation state system)—yangmenjadikansebuah
negara memiliki kedaulatan—dan masyarakat sipil (civil society) yang mengontrolkekuasaan politik negara. Absennya
dua fundamen inilah yang menyebabkan demokrasi tidak pernah tumbuh
di dunia Islam, apapun bentuk pemerintahannya (Kedurie, 1992:1; Gelner, 1996: 23-29).
Terakhir ,
fakta historis tambahan yang memperkuat resistensi dunia Islam terhadap
perkembangan demokrasi adalah sejarah permusuhan dunia Islam dengan Eropa dan
duniaBarat secara umum, yang sudah berjalan berabad-abad mulai dari Perang
Salib hingga sejarahKolonialisme. Sejarah permusuhan inilah yang membuat
masyarakat Muslim cenderungresisten terhadap budaya Barat dan produk-produknya,
termasuk sistem politik demokrasi,yang sering diasosiasikan sebagai sistem
politik yang berakar pada tradisi dan sejarah Barat(Huntington, 1997:
112). Namun banyak juga ilmuwan yang menolak anggapan bahwa Islam tidak
kompatibeldan tidak mungkin membangun demokrasi. Ada dua argumen pokok yang
diajukan kelompok ini:
Pertama
, sebenarnya negara-negara yang
diklasifikasikan sebagai non-demokratik, yangotoritarian maupun yang
semi-otoritarian, memiliki kesamaan mendasar yang terlepas dariidentitas budaya
dan agama mereka: seperti tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yangrendah,
serta lokasi geo-politik yang berada di kawasan-kawasan rawan konflik
sepertiAfrika, Timur Tengah dan Amerika Latin. Sehingga, sebenarnya akar dari
absennya nilai-nilaidan sistem demokrasi bukan karena faktor agama dan budaya,
melainkan karena faktor-faktor sosial-ekonomi dan geo politik di atas
(Rose, 2002).
Kedua
, bahkan
ada ilmuwan yang menunjukkan bahwa dalam Islam-pun sebenarnya ada nilai-nilai
yang sejalan dengan kaidah-kaidah demokrasi. Menurut Mousalli paling
tidak ada dua konsep dalam Islam yang paralel dengan tradisi demokrasi
yaitu Syuro atau pengambilan
keputusan melalui proses dialogis guna menuju kesepakatan,
serta Ikhtilaf yaitu tanggung
jawab individual untuk menjaga kebaikan masyarakat (2001). Sedangkan Espositodan
Voll menambahkan dua elemen lagi, yaitu konsep Ijtihad yaitu hak bagi mereka yang mampu untuk
mengembangkan pemikiran kreatif demi kebaikan, serta
Ijtima’ atau
konsensusdalam masyarakat sebagai landasan membangun tata-nilai kehidupan dan
pengambilankeputusan publik maupun politik (Esposito-Voll, 1996).Sehingga
pandangan yang menganggap tradisi-budaya Islam tidak sejalan dengandemokrasi
tidak memiliki landasan yang kuat. Karena terbukti bahwa dalam Islam pun,
adanilai-nilai yang seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mungkin orang
masih bertanya juga, bagaimana dengan pernyataan Huntington, bahwa apapun
status hubungan Islam dandemokrasi secara teoritis, dalam praktiknya belum ada
negara Islam yang demokratis? Satuhal yang mungkin luput dari pengamatan,
adalah bahwa sejauh ini gambaran tentang DuniaIslam yang dianut oleh para
ilmuwan dan pengamat belumlah akurat. Ada ke kecenderunganuntuk mengidentikkan
Dunia Islam dengan Timur Tengah, sebagai kawasan tempat lahirnyaagama tersebut,
dan melihat kawasan dunia Islam yang lain sekedar sebagai pinggiran yangtidak
signifikan.Indonesia, misalnya, hingga dekade 1990-an banyak mengalami ‘double-marginalization’: di satu sisi, para
pengkaji Islam secara internasional cenderung lebih berminat kepada
negara-negara di Timur Tengah yang dianggap memiliki budaya Islam yanglebih
orisinil sementara negeri seperti Indonesia kurang diminati karena budaya
Islam-nyadianggap tidak murni. Di sisi lain, para ilmuwan sosial juga tidak
banyak memperhitungkanfaktor Islam di Indonesia karena dianggap sekedar sebagai
lapisan tipis yang tidak banyak mempengaruhi proses dan dinamika
sosial-politik yang ada (Hefner, 1997)Jika konsepsi tentang dunia Islam lebih
akurat, maka gambaran yang didapatkan akan jauh berbeda. Terutama dalam
persoalan politik demokrasi, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim
terbesar di dunia, sudah mempraktikkan politik demokrasi sejak awalabad ke-20.
Dan para aktor politik Muslim—personal maupun organisasi—adalah
tulang punggung petumbuhan, perkembangan dan pergulatan politik demokrasi
di negeri ini selamahampir satu abad. Artikel ini mencoba menunjukkan bahwa
demokrasi bukanlah sesuatu yangasing bagi Muslim di Indonesia. Sejak jaman pra-kemerdekaan,
para politisi Muslim sudahmulai berkenalan dengan praktik-praktik demokrasi
seperti partai politik dan parlemen.Sehingga, ketika Indonesia merdeka sistem
demokrasi segera bisa dijalankan dengan tanpa banyak kesulitan, dimana
aktor politik Muslim termasuk pemain-pemain yang dominan.Meski iklim politik
sempat terliputi oleh sistem otoritarianisme, dibawah presiden
Sukarno(1960-1966) dan presiden Suharto (1966-1998) para politisi Muslim masih
mampumemainkan peran-peran demokratis, di dalam maupun di luar sistem. Dan
ketika pintureformasi terbuka, politik Islam dengan sangat menonjol mencuat ke
permukaan sebagai aktor-aktor utama demokratisasi. Sehingga, apa yang dipuji
oleh mantan presiden AS JimmyCarter sebagai ‘
the shining
example’ dari demokratisasi di dunia Islam
(Carter, 2004) bukanlah fakta instant yang datang dari antah-berantah,
melainkan memiliki akar panjangdalam sejarah politik Islam di negeri ini.
2.
DIMENSI-DIMENSI DEMOKRASI
Istilah demokrasi berasal dari
bahasa Yunani Demosyang berarti ‘Rakyat’ danKratos
yang berarti ‘Berkuasa’, sehingga
secara etimologis istilah demokrasi dipahami sebagai“kekuasaan oleh rakyat”.
Sedangkan secara terminologis, istilah demokrasi memiliki dua pengertian.
Pertama, secara bentuk, mengacu kepada sistem pemerintahan dimana rakyat
yangdiperintah memiliki otoritas dan kedaulatan atas proses dan arah
pemerintahan. Pada poin ini,demokrasi dibedakan dari bentuk-bentuk pemerintahan
yang lain seperti
Monarchydimanakekuasaan ada di
tangah satu kelompok (biasanya satu keluarga),
Aristocracyyaitu
sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan para bangsawan,
ataupun Plutocracyyaitusistem politik dimana basis legitimasi politik
adalah kekayaan ekonomi, dan kekuasaan berada di tangan kelompok kaya.
Kedua, secara nilai demokrasi dipahami sebagai sistem politik yang
memberikan dan menjamin ruang dan kebebasan politik kepada khalayak
publik.Sehingga, pada dimensi ini demokrasi dilawankan dengan bentuk-bentuk
pemerintahan yangmembatasi atau mengingkari hak-hak politik publik, seperti
Autoritarianisme danKediktatoran (Charlisle, 2005: 123).Terkait dengan ini, ada
anggapan yang banyak beredar bahwa demokrasi adalahsistem politik yang identik
dengan tradisi Barat. Dalam konteks demokrasi modern,sebenarnya pandangan ini
tidak tepat. Di satu sisi, meski istilah demokrasi sebagai sebuahsistem politik
secara kronologis merujuk kepada praktik politik di jaman Yunani Kuno dikota
Athena—dimana rakyat selalu berkumpul untuk secara aklamasi terlibat
dalam pengambilan keputusan-keputusan politik—namun sebenarnya praktik
sejenis itu tidak hanyaterdapat di kalangan bangsa Yunani saja. Dalam sejarah
Islam, misalnya, pasca meninggalnya Nabi Muhammad, para tokoh Islam kala
itu yang masing-masing mewakili berbagaikelompok yang ada berkumpul untuk
bermusyawarah menentukan siapa pemimpin pengganti Nabi. Menurut Marshal
Hodgeson dalam The Venture of Islam
, Islam
sebenarnya pernahmemiliki sebuah ‘proto demokrasi’ yang dalam banyal melampaui
jamannya. Namun karenatidak memiliki topangan sosial-budaya yang memadai,
akhirnya praktik demokrasi initenggelam diganti oleh sistem monarkhi. Artinya,
praktik demokrasi tidaklah orisinil sejarah
6Barat, karena dunia Islam secara
paralel dan independent juga pernah memiliki (Hodgson,1975).Di sisi lain, dalam
perkembangan kontemporer, politik demokrasi juga tidak hanya berkembang di
Barat, melainkan juga tumbuh di berbagai belahan dunia yang
masing-masingmemiliki karakter unik sesuai realitas politik yang ada. Secara
kronologis berdasarkan waktu pertumbuhannya, sistem demokrasi bisa
dikategorikan ke dalam beberapa generasi:i.
Demokrasi di Eropa Barat, yang
berkembang sejak abad ke-16 dan dalamsejarahnya muncul mengikuti Revolusi
Perancis dan Revolusi Industri.Konteks inilah yang menjadikan demokrasi di
Eropa Barat diwarnai oleh pertarungan ideologi-ideologi politik. Revolusi
Perancis melahirkan gerakananti-klerikal (Sekulerisme) yang kemudian mendapat
mendapat perlawanandari kalangan agama ( Demokrasi-Kristen). Revolusi
tersebut jugamelahirkan kelompok-kelompok yang mendukung pembaruan
( Liberalisme)melawan pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem lama
(Konservatisme), dan juga pihak-pihak yang menginginkan kekuasaan yangterpusat
(Sentrisme) melawan mereka yang ingin
mempertahankan otonomiwilayah ( Regionalisme). Sedangkan konteks Revolusi
Industri memiculahirnya pertentangan antara mereka-mereka yang menginginkan
kebebasan bersaing dan mengakumulasi kekayaan ( Kapitalisme) melawan
mereka yangmemilih distribusi yang adil (Sosialisme) dan bahkan penghapusan
kelassosial ( Komunisme)
(Lipset-Rokkan, 1967).
ii.Demokrasi di Eropa Selatan yang
mulai bangkit pada dekade 1970-anmemiliki konteks yang berbeda. Ada tiga faktor
yang secara simultanmempengaruhi lahirnya demokrasi di kawasan ini.
Pertama, pergeseran pandangan
Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II (1936-1965), darikecenderungan
memprioritaskan stabilitas—dengan demikian mendukung
status quo, menjadi dorongan
untuk mendukung pembaruan dan karenanyamenentang otoritarianisme. Keputusan ini
memiliki pengaruh besar bagimasyarakat Eropa Selatan yang dominan pengikut
Katolik.
Kedua
,meningkatnya pertumbuhan ekonomi di
kawasan tersebut, yang diikuti olehmeningkatnya tingkat pendidikan rata-rata
anggota masyarakat, memiculahirnya tuntutan keterbukaan politik dan sikap
anti-pati terhadap para penguasa otoriter. Kedua konteks di atas inilah
yang menjadikan demokrasi7di Eropa Selatan dicirikan oleh perpaduan antara
tradisi Katolik dengantendensi ekonomi kapitalis dan politik liberal
(Huntington, 1991).iii.
Demokrasi di Amerika Latin, yang
meskipun didominasi oleh masyarakat penganut Katolik namun berbeda dengan
apa yang terjadi di Eropa Selatan,karena perbedaan konteks sosio-politik yang
ada. Berbeda denganmasyarakat Eropa Selatan yang sudah menikmati pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan pendidikan sejak 1960-an, masyarakat Amerika Latin
masihdidera oleh dua beban:
Pertama
, ekonomi kapitalisme yang menghisap
danmemisahkan antara komunitas keturunan Eropa yang kaya dan
masyarakat pribumi yang miskin. Situasi ini melahirkan gerakan
sosial-politik berhaluankiri yang, menariknya, mendapatkan dukungan luas dari
kalangan GerejaKatolik. Perpaduan antara Marxisme dan Katolikisme inilah yang
kemudianmelahirkan apa yang dikenal dengan ‘Teologi Pembebasan’.
Kedua
, sistem politik pasca-kolonial
yang didominasi oleh para diktator militer yangmemerintah dengan tangan besi,
yang kemudian memancing terjadinya perlawanan bersenjata, maupun kompromi
dengan para penguasa. Sehingga,demokrasi di Amerika Latin banyak dicirikan oleh
perpaduan antara tradisiKatolik, politik berhaluan Marxis, dan kecenderungan
gerakan radikal(Garreton-Newman, 2001)iv.
Demokrasi di Eropa Timur, yang mulai
tumbuh pada dekade 1980-an,terutama menjelang dan pasca runtuhnya imperium Uni
Soviet. Berlatar belakang sistem politik Komunisme ini, demokrasi
yang lahir di kawasanEropa Timur memiliki ciri khas yang juga berbeda dengan
tradisi yang berkembang di wilayah lain.
Pertama
, pada level sosial sistem
politik komunis menghilangkan sekat-sekat kelas sosial dan mencoba
membangunmasyarakat tanpa kelas, sedangkan pada level negara sistem komunis
tidak mengakui identitas ‘kebangsaan’ dan mencoba membangun
sisteminternasionalisme. Berlatar belakang konteks ini, sistem dekrasi di
EropaTimur diwarnai oleh pergulatan membangun ‘identitas nasional’ yang
dikawasan lain sudah selesai sejak era pasca Perang Duni
II.
Kedua
, sistemkomunisme menganggap
Marxisme sebagai ‘puncak ideologi’ dan jugasangat anti kapitalisme. Sehingga
demokrasi yang berkembang di EropaTimur juga sangat diwarnai oleh pergulatan
untuk merumuskan ideologi politk yang demokratis sekaligus anti-kapitalis.
Ketiga
, sistem komunisme
8memberangus masyarakat sipil secara
umum, kecuali organisasi buruh yangmerupakan alat negara untuk memobilisasi
dukungan politik. Akibatnyaketika sistem demokrasi tumbuh di Eropa Timur,
gerakan ini banyak didominasi oleh organisas dan gerakan buruh
(Koczanowicz-Singer, 2005).v.
Demokrasi di Asia Pasifik, yang
marak di era 1980-1990. Masyarakat dikawasan ini memiliki beberapa kesamaan,
antara lain: sejarah kolonialisme,keragaman etnik-budaya-agama yang sangat
tinggi, serta sistem ekonomicampuran antara kapitalisme modern dan ekonomi
tradisional. Latar belakang kontekstual ini membuat perkembangan
politik demokrasi dikawasan ini memiliki ciri khas tersendiri.
Pertama
, warisan kolonialismemeninggalkan
jejak semangat nasionalisme yang tinggi dalam politik dikawasan ini,
sekaligus—uniknya—karakter sistem negara penjajah [Inggris,Perancis, Spanyol,
Belanda, Amerika Serikat] karena para pejuangkemerdekaan didominasi oleh hasil
didikan kaum penjajah.
Kedua
,keragaman etnik-budaya-agama
mengharuskan sistem demokrasi yang ada dikawasan ini bersifat religius
sekaligus akomodatif terhadap keragamanagama.
Ketiga
, paralelisme antara sistem
sosial-politik-ekonomi modernwarisan kolonial dan sistem tradisisional
pra-kolonial menghasilkan apayang disebut pola ‘politik klientalisme’ dimana
para aktor politik menjalankan demokrasi yang strukturnya rasional-utilitarian
denganinteraksi dan transaksi politik berdasarkan relasi-relasi primordial
(Pye,1985).vi.
Demokrasi di Afrika, yang mulai
tumbuh sejak dekade 1990-an. Salah satukarakter khas masyarakat Afrika yang
tidak ditemukan dalam tradisi dan praktik politik di kawasan lain adalah
sistem tribalisme yang masih kuatdalam praktik-praktik sosial, politik dan
ekonomi modern. Disamping itu,masyarakat Afrika juga masih memiliki tingkat
kehidupan ekonomi dantingkat rata-rata pendidikan yang sangat rendah dibanding
kawasan lain.Realitas yang pertama menyebabkan sistem demokrasi yang berkembang
diAfrika banyak dicirikan oleh komitmen dan relasi politik berdasarkankesetiaan
dan relasi kesukuan. Sedangkan realitas yang kedua menjadikandemokrasi yang
berkembang di kawasan ini lebih cocok dengan sistemkompromi elit
(konsosiasional), yang kadangkala masih diselingi dengandengan penggunaan
kekerasan (Brinkerhoff-Goldsmith, 2002)
Hingga di sini tampak cukup jelas,
bahwa kajian empirik terhadap praktik-praktik demokrasidi berbagai kawasan di
dunia menunjukkan bahwa praktik politik demokrasi selalu diwarnaidan dicirikan
oleh konteks sejarah, sosial-budaya, politik dan ekonomi dari
masing-masingkawasan. Praktik politik demokrasi bersifat plural, dan tidak
serta-merta merupakan kopiandari praktik politik di dunia Barat. Keragaman
empirik praktik demokrasi inilah yangkemudian menghasilkan keragaman konsep dan
teori demokrasi, sebab teori-teori itu munculdari pengamatan praktik-praktik
yang berbeda, dan masing-masing teori dan praktik menekankan faktor-faktor
yang berbeda, yang sebenarnya berakar pada dari konteks khassebuah kawasan
tertentu (Mazo, 2005). Namun definisi dan konsep demokrasi yang beragamtersebut
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar.
Pertama
, teori yang menekankan dimensi
prosedural institusional, yaitu partai politik,Pemilu dan Parlemen sebagai
bangunan prosedur dan institusi politik dimana rakyat secarakeseluruhan
terlibat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik fundamental.Teori
ini pertamakali dirumuskan oleh ekonom kelahiran Swiss, Joseph Schumpeter,
dalam buku klasiknya Caipitalism, Socialism and Democracy
(1946). Schumpeter memulai
rumusanteorinya dengan mengkritik gagasan klasik utilitarian tentang demokrasi
yang terlalunormatif, yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem dan
prosedur politik olehrakyat untuk mencapai kebaikan bersama (common
good ). Menurut Schumpeter, konsep initidak realistis karena apa yang
dinamakan “kebaikan bersama” tidak pernah ada secaraempirik. Selalu akan ada
perbedaan di masyarakat tentang ‘substansi’ maupun ‘cara untuk mencapai’
kebaikan bersama tersebut. Soal kredit perbankan atau aborsi, misalnya,
memilikimanfaat empirik secara ekonomi dan medis, namun tetap saja banyak
anggota masyarakatyang tidak setuju.Karena itu, Schumpeter kemudian membuat
rumusan baru tentang demokrasi yangmenurutnya lebih kongkret, yaitu “
institutional
arrangement for arriving at political decisions in which individuals
acquire the power to decide by means of a comeptitive struggle for the people's vote" (1946: 269). Menurutnya,
demokrasi bukanlah sistem untuk mencapaikebaikan bersama—yang abstrak dan tidak
pernah ada—melainkan sebuah sistem dimanaaktor-aktor politik berkompetisi untuk
untuk memenangkan suara rakyat. Prosedur demokrasimemiliki tiga elemen pokok:
(i) Partai politik, sebagai kendaraan para politisi memobilisasidukungan
politik dan mensosiaslisasikan program-program politik kepada masyarakat;
(ii)Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai ajang persaingan politik yang nir-kekerasan;
dan (iii)
10Parlemen sebagai perwujudan
kehendak-politik ( political preferences) mayoritas masyarakatdi
pemerintahan (Diamond, 1999).
Kedua
, teori demokrasi yang memfokuskan
pada peran elit dalam memainkan persaingan politik secara efektif, tanpa
kekerasan dan berkelanjutan. Konsep ini dirumuskanoleh pemikir kelahiran Jerman
Dankwark Rustow dalam artikelnya “Transitions toDemocracy: Toward a Dynamic
Model”
Comparative
Politics(1970). Rustow berangkat darikonsep
sosiologi politik yang melihat bahwa elite—kelompok-kelompok yang
memilikiotoritas dan memegang kekuasaan di masyarakat—merupakan kunci semua
proses politik baik secara empirik maupun normatif. Secara empirik,
para elitlah yang memiliki pengetahuan dan kemampuan secara aktif
melakukan perebutan dan melaksanakankekuasaan, sedangkan rakyat kebanyakana
(publik) hanya bersikap pasif. Sedangkan secaranormatif, elite perlu diberi
posisi lebih ketimbang publik karena elit memiliki pemahaman,gagasan dan visi
yang jelas tentang realitas dan dinamika politik, sedangkan massa
tidak pernah memiliki kepamahaman yang utuh terhadap realitas
politik, selalu bersifat cair dan berubah-ubah. Karena itu, menurut
Rustow, demokrasi hanya akan tercipta apabila kelompok-kelompok elit yang
saling bersaing ada sudah mampu mencapai pemahaman bahwa persaingan
politik tidak akan pernah diselesaikan secara tuntas, dan karena itu mereka
sepakatuntuk melakukan kompromi-kompromi politik. Dari kompromi-kompromi inilah
maka akantercipta ‘democratic-habituation’,
berupa sistem politik yang stabil.
Ketiga
, teori demokrasi yang memfokuskan
kepada patisipasi dan keterlibatanmasyarakat luas terhadap proses politik.
Konsep ini muncul dari fakta sejarah, dimanakadangkala sistem politik yang
tercipta dari proses yang demokratis tumbuh dan berkembangmenjadi kekuasaan
yang anti-demokratis dan menindas rakyat. Contoh yang palingspektakuler adalah
sejarah Nazi (
Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei —PartaiPekerja Nasional-Sosialis Jerman) di bawah
kepemimpinan Adolf Hitler. Hitler naik ketampuk kekuasaan melalui proses
demokratis, ketika partainya memenangkan pemilu 1932.namun dalam
perkembangannya, ia menjadi penguasa fasis yang menindas
kelompok minoritas dengan keji. Ilmuwan menganalisis, bahwa Nazi menjadi
penguasai fasis karenamasyrakat Jerman gagal membangun partisipasi politik
untuk mengawasi, mengontrol danmelawan tendesi fasisme Hitler.Teori demokrasi
partisipatoris yang paling populer dirumuskan oleh dua ilmuwan politik
Amerika, Gabriel Almond dan Sidney Verba dalamCivic
Culture(1965). Menurutkeduanya, budaya kewargaan (civic culture)—“the specifically political
orientations: attitudestowards the political system and its various parts, and
attitudes toward the role of the self in
11the system, which is pluralistic,
and based on communication and persuasion, a culture of consensus and
diversity, a culture that [permits] change but [moderates] it” (1965:
13)— merupakan syarat utama adanya sistem demokrasi. Ada tiga tahapan
dalam pertumbuhan budaya-kewargaan: (i) tahap parokhial, dimana masyarakat
belum memiliki kesadarandifernsiasi sistem sosial, belum bisa membedakan sistem
politik dari sistem agama atau sistem budaya yang lain; (ii) tahap
subjektif, dimana masyarakat sudah memiliki kesadarandiferensial, dan sudah mampu
memilah antara fakta atau persoaln politik dengan fakta atau persoalan
sosial-budaya yang lain, namun mereka belum terlibat dalam proses politik;
(iii)tahap partisipatoris, dimana masyrakat sudah memiliki kesadaran dan
kemampuan untuk ikutterlibat dalam proses-proses politik—tanpa harus
meninggalkan identias dan orientasi parokhialnya (etnis, kultur, agama)
(Almond-Verba, 1965: 19-31).
3. PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA
Sekarang, dengan menggunakan
kerangka tiga dimensi demokrasi di atas, kita akanmembahas sejarah politik di
Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga sekarang, terutamamenyangkut peran
aktor-aktor politik Islam. Dari pembahasan di bawah akan
terlihat bagaimana sejarah politik di kalangan politisi Islam sudah sangat
akrab dengan praktik- praktik demokrasi, dengan demikian membantah klaim
Huntington bahwa praktik demokrasitidak pernah ditemukan di dunia Islam.
3.1. Prosedur dan Institusi
Islam sudah menjadi kekuatan politik
di wilayah Nusantara sejak abad ke-15, dan selalumewarnai dinamika politik di
kawasan ini. Namun perkenalan politik Islam dengan sistemdan prosedur demokrasi
baru terjadi pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari interaksidengan—sekaligus
upaya melawan terhadap—politik kaum penjajah. Prosedur demokrasiyang pertama
kali dijalani oleh umat Islam di Indonesia adalah pembentukan Sarekat Islam(SI)
di Surakarta 1912. Secara teoretik ada tiga fungsi pokok partai politik dalam
demokrasi:mengartikulasikan kepentingan politik rakyat, merekrut pemimpin
politik dan membentuk pemerintahan, menjalankan kebijakan sesuai
kehendak rakyat (King, 1966). Dan SI jugasudah memainkan peran ini, meski tidak
semuanya.Dalam hal pengartikulasian dan mobilisasi dukungan politik SI dapat
dikatakansebagai organisasi politik pertama di yang berlevel nasional. Sebelum
SI gerakan-gerakannasionalis masih bersifat lokal dan bahkan partikular,
seperti Budi Utomo yang hanya aktif diJawa dan beranggotakan para
priyayi. menurut sejarahwan
Jerman Bernard Dahm, ada tiga faktor yang membuat SI mampu menjadi gerakan massa:
Pertama
, aksi boikot
terhadap perdagangan Cina, telah menarik perhatian dan dukungan dari
kalangan atas dan menengah— bangsawan, priyayi, guru, dokter yg
tidak suka dengan perilaku warga Cina—meskipun banyak dari mereka tidak
peduli, bahkan tidak suka dengan Islam.
Kedua
, nama dan program- politik
Islam menarik dukungan dari kalangan ulama (kyaidan
haji) yang memiliki pengaruhluas di daerah-daerah pedesaan Jawa dan di banyak
daerah di Sumatra,Kalimantan, Sulawesidan Nusa Tenggara.
Ketiga
, Tjokroaminoto banyak dianggap—dan
dipromosikan—sebagaisosok Ratu Adil (yg dalam literatur Jawa disebut Heru
Cokro) sehingga mampu menarik dukungan dari kalangan petani pedesaan di
pedalaman Jawa (Dahm, 1971: 49-50).Selanjutnya, melalui organisasi SI, yang
kemudian berubah nama menjadi PartaiSarekat Islam (PSI) pada 1921, para
politisi Muslim bisa masuk ke dalam sistem dan menjadianggota parlemen, yaitu
Volksraad atau Dewan Rakyat, yang dibentuk sejak 1918. Dari dalamVolksraad
inilah para politisi Muslim memperjuangkan cita-cita dan program politik
mereka.Misalnya, Cokroaminoto pada 1919 mengajukan sebuah mosi untuk agar
anggota-anggotaVolksraad dipilih
langsung oleh rakyat sehingga dapat berfungsi parlemen yang sebenarnyadalam
menyuarakan kehendak politik rakyat. Meski tidak berhasil “mosi Tokro” ini
mendapatdukungan luas di kalangan anggota Colksraad pribumi, termasuk para
Bupati yang umumnyaloyalis kepada Belanda (Dahm,ibid ). Kehadiran SI mengubah pola perjuangan politik kaumdi
kalangan umat Islam dalam melawan penjajahan Belanda, dari perlawanan
bersanjata yang bersifat sporadis menjadi sebuah upaya konstitusional yang
sistematik dan sinergis.Pengalaman yang lebih utuh dari politisi Muslim dalam
politik demokrasi terjadisetelah masa kemerdekaan, yaitu ketika Partai Masyumi
(Majelis Syuro Muslimin Indonesia)didirikan pada November 1945. Masyumi
berhasil menggalang dukungan dari organisasi-organisasi Islam besar kala itu,
dan meneguhkan diri sebagai satu-satunya kendaraan politik umat yang
memperjuangkan cita-cita politik Islam dalam bingkai negara kesatuan
Republik Indonesia. Ketika Dewan Perwakilan Rakyat diresmikan pada 1950,
Masyumi menjadi partai politik terbesar di badan legislatif tersebut,
dengan 45 kursi dari total 232 anggota parlemen(21,1%). Saingan terdekat
Masyumi adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang mendapat36 kursi atau
15,5%. Selama periode Demokrasi Parlementer (1950-1960) Masyumi berhasil
menduduki jabatan top executivesebagai
Perdana Menteri sebanyak tiga kali: Mohammad Natsir (1950-1951), Sukiman
Wiryosanjoyo (1951-1952) dan Burhanuddin Harahab (1954-1955), dan ikut menjadi
anggota koalisi dalam hampir semua kabinet pemerintahan. Padatahun 1952, faksi
NU melepaskan diri dari Masyumi dan membentuk partai Nahdhatul Ulama(NU).
13Pada periode ini pengalaman umat
Islam dengan prosedur demokrasi menjadi lengkapdengan dilaksanakannya Pemilihan
Umum pada tahun 1955 untuk memilih anggota Legislatif (DPR) dan anggota
Konstituante. Masyumi sendiri memainkan peranan penting dalam pelaksanaan
Pemilu, karena waktu itu sedang memegang pemerintahan di bawah PerdanaMenteri
Burhanuddin Harahap. Politik Islam dalam pemilu ini berhasil mendapatkan
Dalamsejarah politik Indonesia, Pemilu 1955 tercatat sebagai salah satu yang
paling demokratis, bebas dan transparan. Perjalanan politik demokrasi di
Indonesia pada era ini kemudianterhenti ketika Presiden Sukarno membubarkan
Dewan Konstituante dan membentuk Zaken
Kabinet, atau kabinet karya,
yang diangkat bukan dari partai politik anggota parlemen.Masyumi sendiri
akhirnya dilarang oleh pemerintah karena keterlibatan sejumlah
pucuk pimpinannya dalam PRRI.Tumbangnya Orde Lama dan lahirnya Orde
Baru di pertengahan 1960-an membukaharapan bagi tumbuh kembalinya politik yang
demokratis di Indonesia. Namun ternyata penguasa Orde Baru di bawah
dominasi peran politik militer tidak sepenuhnya menginginkansistem politik yang
demokratis. Keinginan untuk menghidupkan kembali Masyumi ditolak;sehingga para
pendukung Masyumi harus membentuk partai baru bernama Partai MusliminIndonesia
(Parmusi) pada 1967, tanpa boleh dipimpin oleh mantan tokoh Masyumi.
Ketika pemerintah Orba akhirnya jadi menyelenggarakan Pemilu pada tahun
1971—mundur empattahun dari jadual seharusnya karena pihak militer merasa belum
siap—politik Islam majudengan empat partai partai dan mendapatkan 43,5% suara
nasional
Tahun 1973 pemerintah mengeluarkan
UU No. 3/1975 tentang Partai Politik danGolongan Karya, dimana partai-partai
politik yang ada digabung ke dalam dua partai: empat partai Islam
digabungkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan
lima partai nasionalis dan Kristen—PNI, Partai Kristen, Partai Katolik,
IPKI dan Partai Murba— digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Hingga 1997 kedua partai ini berkompetisi dengan Golkar dalam lima Pemilu
yang digelar secara rutin setiap lima tahunsekali, namun karena mengalami
diskriminasi sistemik dari rezim penguasa, maka keduanyatidak banyak memiliki
kemampuan menggalang kekuatan politik. Demikian pula dalamParlemen (DPR/MPR),
dibawah kontrol dan tekanan sistem politik yang repressif dansentralistik
lembaga legislatif tersebut tidak lebih dari stempel dari program-program
politik
dan kebijakan eksekutif. Akibatnya,
peran dan kemampuan politik Islam di DPR/MPR punsangat terbatas.
Pemilu-Pemilu
Orde Baru
Pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru
pada Mei 1998, Indonesia mulai membukalembar sejarah politik baru yang lebih
demokratis, dan dimulailah era Reformasi. Sebenarnya,dari perspektif kajian
demokrasi proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia bukanlahReformasi
( Reform) dimana kekuatan oposisi mendesak dan menggusur tatanan dan
kekuatanstatus quo, melainkan lebih merupakan sebuah Pakta ( Pact )
yaitu proses dimana kekuatan status-quo
menyerahkan kekuasaan dan
bekerjasama dengan pihak oposisi (Karl, 1990: 2)— meski dalam kasus
Indonesia hal itu karena tekanan kuat pihak-pihal oposisi. Ini dibuktikandengan
kenyataan bahwa pasca lengsernya Suharto pemegang kekuasaan di politik
maupun birokrasi masih orang-orang Orde Baru.Pada era reformasi ini
politik Islam datang sebagai kekuatan yang bergemuruh bagaikan lahar yang
hendak muntah, setelah lebih dari tiga dekade dipendam dan dihimpitoleh politik
Orde Baru. Ketika Pemilu 1999 dilaksanakan—yang mengingatkan orang kepada
16Pemilu 1955—belasan partai Islam
sempat terbentuk, karena waktu itu belum ada syaratkhusus untuk membentuk
sebuah partai politik. Namun dari sekian banyak partai Islam yangsempat muncul
hanya enam partai Islam yang berhasil ikut Pemilu dan mendapatkan kursi diDPR,
dengan total perolehan suara 34,05% pemiliha nasional. Dalam Pemilu
berikutnyatahun 2004 politik Islam diwakili oleh enam parpol—PKB, PPP, PKS,
PAN, PBB dan PBR,dengan total perolehan yang meningkat menjadi 37,56%.
Hasil Pemilu 1999Hasil Pemilu 2004
dengand adanya sistem yang stabil
dan berkelanjutan maka aktor politik akan dapatmelanjutkan perjuangan dan
meraih kemenangan di masa depan. Sebaliknya, tindakan politik yang merusak
sistem lebih mahal ketimbang kemenangan karena beresiko hilangnyakompetisi politik
yang tanpa kekerasan (Norden, 1998).Kemampuan para politisi Muslim Indonesia
melakukan kompromi dan konsensus politik sudah terjadi sejak masa
pendirian Sarekat Islam, dimana dalam konteks pemerintahan penjajah SI
tidak menuntut kemerdekaan melainkan sekedar otonomi politik. Dalam
sejarah politik strategi ini dikenal dengan pendekatan kooperatif, atau “co”.
Pimpinan SI menyadari bahwa tanpa kehendak untuk kompromi tidak mungkin
mereka diperbolehkan membuatgerakan dan organisasi. Dan terbukti, dengan kesediaan
mengadakan kompromi denganrealitas politik yang ada SI berhasil menggalang
kekuatan politik yang belum pernah terjadisebelumnya. Strategi SI sempat
bergeser menjadi non-kooperatif, “atau
non-co” pasca penangkapan
Tjokroaminoto setelah kerusuhan di beberapa wilayah tahun 1920. DalamKonggres
Nasional tahun 1923 SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI),
danmengagendakan dua perubahan kebijakan:
pertama, menolak bergabung ke
dalamVolksraad ,dankedua,
mengubah tujuan perjuangan dari otonomi menuju tuntutan kemerdekaan
penuh bagi negara Indonesia (Suradi, 1997: 50-52).Kemampuan melakukan
kompromi yang luar biasa dari aktor-aktor politik Islam jugaterjadi pada momen
menjelang kemerdekaan republik Indonesia 1945. Dalam rangkaian rapatPanitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), para politisi Islam yang
memilikikekuatan politik besar berhasil memasukkan dua agenda penting dalam
penyusunanRancangan Undang Undang Dasar (UUD) tertanggal 16 Juli 1945, yaitu
pada Bab XI Pasal29, yang menyatakan “ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, dengan kewajibanmenjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya”. Namun karena protes dan desakan dari
wakil-wakil non-Muslim—dan juga dari kalangan Muslim sendiri, seperti Sukarno,
Hatta dan AgusSalim—tujuh kata tersebut dihilangkan ketika UUD tersebut
disahkan tanggal 18 Agustus1945 (YAPETA, 1995: 108-142). Kompromi ini diambil
berdasarkan konsensus untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar,
yaitu kemerdekaan Indonesia sebagai negarayang bersatu. Dan Sukarno-Hatta sendiri
memberikan konsesi kepada kalangan Islam denganmembentuk Departemen Agama (van
Dijk, 1981: 48-55)Di era demokrasi parlementer Masyumi juga lincah memainkan
politik kompromi.Ketika Natsir terpilih menjadi formatur dan membentuk kabinet,
dia tidak mengajak PNI— partai terbesar kedua—ke dalam kabinetnya,
dengan harapan agar program-programrasionalisasi politik dan birokrasi bisa
berjalan lebih efektif. Namun keputusan ini membuat kabinet Natsir tidak
memiliki dukungan kuat di Parlemen dan membuatnya jatuh setelah berkuasa
selama sekitar sepuluh bulan. Pada kesempatan berikutnya, ketika Sukiman
menjadiPerdana Menteri ia pun berkoalisi dengan PNI, dengan akibat berkurangnya
jatah kursimenteri Masyumi dan juga harus mengakomodir agenda-agenda TNI yang
konfrontatif dalammenangani hubungan dengan dunia internasional dalam situasi
negara yang masih belumstabil—sementara Masyumi sendiri cenderung kooperatif
dan akomodatif (Feith, 1962: 177-214).Satu catatan yang penting untuk
dikemukakan di sini adalah kasus NU yang, berbedadengan Masyumi, mau menerima
kebijakan Demokrasi Terpimpin dari presiden Sukarno.Yang lebih spektakuler
lagi, NU bersedia bergabung dalam program NASAKOM—yaitu politik tiga-kaki
yang menggabungkan kekuatan Nasionalis (PNI), Agama (NU), danKomunis (PKI).
Banyak kalangan menganggap langkah ini tidak lebih dari
oportunisme politisi NU sekedar untuk mendapatkan jatah kekuasaan dengan
menghalalkan segala jalan. Namun pengamatan yang lebih dekat tidaklah
sesederhana itu. Di kalangan NU sendirikeputusan untuk bergabung dengan politik
Nasakom Sukarno juga mendapatkan resistensiinternal. Dan, yang lebih penting,
NU tidak pernah sepenuhnya berkoalisi dengan PKI dalam program-program
politik mereka, dan malah lebih dekat dengan tentara yang notabene adalahmusuh
utama PKI. Pada tahun 1963, misalnya, Idham Khalid adalah satu-satunya
pemimpin partai yang mendukung pendirian SOKSI (Serikat Organisasi
Karyawan Sosialis Indonesia)yang didirikan tentara (Feillard, 1965:
53)Kesanggupan melakukan kompromi dan konsensus politik pada tingkat elite
jugasangat nyata sepanjang sejarah Orde Baru. Dalam kasus pendirian Parmusi,
para politisi Islamrela menerima desakan kalangan militer yang menolak Mohammad
Roem sebagai ketua partai, dan bersedia memilih H.M.S Mintareja yang dekat
dengan kalangan penguasa(Abdillah, 1999: 42; Hefner, 2000: 179). Sikap
komrpomis—yang bahkan terkesan sekedar akomodatif—cukup jelas terlihat
dalam sejarah PPP di bawah tekanan politik yang sangatkuat dari pemerintah Orde
Baru. Misalnya, pemerintah merekayasa pergantian pimpinan PPPdari Mintareja ke
John Naro tanpa melalui konggress, untuk memuluskan agenda
politik massa-mengambang. Demikian pula, politik Islam dibuat tidak
berdaya ketika pemerintahmengeluarkan “kebijakan azas tunggal,” dimana seluruh
organisasi sosial politik harus berdasarkan Pancasila. Akhirnya, pada
konggres nasional tahun 1984 PPP mengubak dasar-nya dari Islam menjadi
Pancasila, dan mengganti lambang partai dari Ka’bah menjadi Bintang(Effendi,
1998: 121).
Dalam kasus Parmusi dan PPP ada yang
melihat bahwa apa yang terjadi bukanlahkompromi politik yang strategis
melainkan kooptasi atas politisi Islam di bawah cengkeramanotoritarianisme Orde
Baru (Karim, 1999). Namun perlu diingat bahwa dalam konteks inikompromi elite bukan
sekedar persoalan strategi politik, melainkan justru ideal politik
untuk menempatkan keutuhan sistem sebagai kepentingan tertinggi. Sebab
dalam sejarah politik bangsa ini telah terbukti berulang-kali para
aktor politik Islam tidak bisa menerima kekalahandan memutuskan untuk
menggunakan cara-cara kekerasan untuk melanjutkan cita-cita
politik mereka—seperti Haji Misbach di tahun 1920-an dan juga
pemberontakan DI/TII 1948-1964.Ketika mereka memilih jalan kekerasan, di saat
yang sama mereka sedang menempatkankeutuhan bangunan sistem politik dalam
bahaya, karena strategi itu pasti akan memicu spiralkekerasan yang akan memakan
biaya politik sangat tinggi. Sehingga, meski secara empirik sejarah PPP
adalah sejarah ketidak berdayaan politik Islam, namun dari kacamata
praktik-demokrasi di sana terdapat semangat dan komitmen
konstitusionalisme.Pengalaman selama satu abad melakukan kompromi dan konsensus
politik di atasmembuat para aktor politik Islam kontemporer tidak mengalami
kesulitan ketika harusmendorong laju demokratisasi pasca berakhirnya rezim Orde
Baru. Meskipun pada awalnyasempat terjadi kegamangan, ketika para pendukung
politik Islam bergabung dalam PorosTengah pasca Pemilu 1999, dan berfikir
sedang menghadapi ancaman musuh-bersamakelompok-kelompok anti-Islam, namun hal
itu lebih karena ketidakpastian politik yang terjadi pasca suksesi
kepemimpinan nasional. Ketika sistem demokrasi semakin stabil, maka
para politisi Islam pun dengan leluasan dapat bekerjasama dengan kelompok
lain. Bahkan PKSyang paling konservatif-pun sempat berkoalisi dengan Partai
Damai Sejahtera (PDS) yang berideologi Kristen dalam sebuah pemilihan
kepala daerah (Pilkada) (Permata, 2008: 256).
3.3. Partisipasi Publik
Terakhir, pengalaman praktik
demokrasi Muslim di Indonesia terjadi dalam bentuk partisipasi
politik publik. Faktanya, partisipasi politik publik merupakan salah satu hal
yangmembedakan sistem politik demokrasi dengan sistem-sistem yang lain. Dalam
sistem politik non-demorkatis—apapun bentuknya—politik adalah hak
eksklusif kalangan elit: bangsawandalam sistem monarkhi, militer dalam sistem
diktator, atau kelompok kaya dalam sistem plutarkhi. Meski banyak pula
ilmuwan yang mengatakan bahwa dalam demokrasi pun proses politik
sebenarnya berada di tangan para elit (Michels, 1911), namun ada fakta yang
tidak bisadibantah bahwa dalam demokrasi ada ruang dimana rakyat kebanyakan
memiliki ruang dankesempatan untuk berpartisipasi menyatakan pendapat dan
pilihan politik mereka.
Dalam sejarah politik umat Islam di
Indonesia partisipasi politik publik terjadi dalamdua bentuk.
Pertama, partisipasi langsung
dalam keikutsertaan menjadi anggota organisasidan partai politik, dimana rakyat
berkesempatan mengekspresikan pilihan-pilihan politik mereka yang secara
langsung mempengaruhi proses dan konstelasi kompetisi kekuasaan; dan
Kedua ,partisipasi tidak langsung
dalam bentuk asosias-asosiasi non-politik yang dalam bahasa yang lebih populer
dikenal dengan komunitas masyarakat sipil (civil
societyorganizations) dimana masyarakat membentuk ruang-ruang independen
untuk mengorganisir kepentingan-kepentingan kolektif mereka.Partisipasi
politik langsung umat Islam non-elit dalam proses perebutan kekuasaansudah
terjadi sejak berdirinya SI. Keberhasilan SI menghimpun dukungan publik
yangspektakuler tentu bukan hanya hasil kelihaian para pimpinannya dalam
menggerakkan massa,melainkan juga mencerminkan kehausan publik Muslim untuk
terlibat langsung dalam proses politik partisan. Bernard Dahm mencatat
bahwa ketika didirikan pada bulan April 1912 SI berhasil menghimpun 4.500
anggota. Jumlah ini meningkat drastis menjadi menjadi 66.00orang hanya dalam
empat bulan. Bulan April 1913 kenggotaan SI melonjak menjadi 150.000orang, dan
satu tahun kemudian, pada April 1914, jumlah ini berlipat menjadi 366.913
orang(Dahm, 1971: 40).Luapan partisipasi publik umat Islam ini juga terlihat
dalam momen Pemilu 1955,ketika total suara partai-partai Islam mencapai 43,5%
dari total pemilih nasional—Masyumi20,9%, NU 18, 4%; PSII 2,9%; dan PERTI 1,3%.
Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritasMuslim di Indonesia memiliki kesadaran
akan proses politik yang ada, dan berkeinginanmelibatkan diri dalam proses
tersebut melalui mekanisme yang disediakan.Dilihat dari ukuran partisipasi
elektoral, dukungan publik terhadap politik Islammenurun drastis di era Orde
Baru, dimana empat partai Islam pada Pemilu 1971 hanyamendapatkan 27,2%. Dalam
lima pemilu berikutnya PPP meski sedikit mengalami kenaikan juga terhitung
sangat rendah jika dibanding perolehan tahun 1955—Pemilu 1977: 29,3%;1982: 28%;
1987 merosot jauh menjadi hanya 16%; 1992: 16% dan pada Pemilu 1997:22,4%. Di
era Reformasi perolehan suara elektoral partai-partai Islam mengalami
kenaikandrastis, dimana pada Pemilu 1999 mendapatkan 34,3% suara nasinal, dan
pada Pemilu 2004kembali naik menjadi 37,5%.Meski pasca 1955 partisipasi publik
dalam mendukung politik Islam mengalami penurunan, namun ada perkembangan
lain yang menarik untuk dicatat, yaitu perkembangan partisipasi politik
dari tahapan parokhial menuju tahapan subject dan bahkan
menjadi partisipasi matang pada tingkat output
. Pada era Sarekat Islam hingga
Masyumi publik Islam
Indonesia belum bisa sepenuhnya
membedakan ranah agama dan ranah politik. Mereka masihcenderung melihat
keduanya sebagai identik, yaitu bahwa partisipasi politik adalah tindakanyang
berlandaskan niatan agama, dan keputusan-keputusan politik juga diterima
sebagai pilihan keagamaan. Namun justru di bawah tekanan pemerintah Orde
Baru partisipasi politik umat Islam mengalami pematangan, dimana mereka
mulai bisa membedakan ranah politik dari agama.Contoh pertama adalah
aktivitas para politisi ex-Masyumi di bawah ketokohanMohammad Natsir yang,
setelah aktivitas politik mereka dilarang pemerintah Orde Baru,mengalihkan
kegiatan mereka kepada aktivitas dakwah keagamaan yang tidak memilikikaitan
langsung dengan politik praktis. Ini menjadi momen penting ketika umat Islam
bisamembedakan bahwa kegiatan keagamaan tidak selalu harus mengimplikasikan
keterlibatan politik. Perkembangan inilah yang kemudian memunculkan apa
yang dikenal dengan “Islamkultural”—yaitu pendekatan pengembangan Islam tanpa
melalui jalur politik kekuasaan.Sebagaimana dijabarkan Bachtiar Effendy dalam
karya disertasinya, “Islam kultural” ini bukanlah lawan dari “Islam
struktural”—Islam yang bercampur dengan politik kekuasaan— melainkan
merupakan satu kesatuan (Effendy, 1998). Artinya, publik Muslim mulai
bisamenerima bahwa beragama bisa melalui jalur politik, namun bisa juga
tidak—i.e. agama berbeda dari politik.Kematangan partisipasi politik ini
makin berkembang ketika Nurcholish Madjidmemproklamirkan manifestonya yang
legendaris: “IslamYes, Partai Islam No”. Momen inimenandai makin matangnya
pemahaman publik Muslim, bukan hanya bahwa agama berbedadengan politik, namun
yang lebih penting lagi bahwa agama dan politik memiliki domainyang berbeda dan
memiliki mekanisme yang berbeda pula. Sejak itu partisipasi politik Muslim
semakin memiliki jarak dengan simbol-simbol politik Islam. Sehingga,
kemerosotan perolehan suara partai-partai Islam sejak Orde Baru sama
sekali tidak mencerminkankemerosotan partisiapasi politik umat Islam. Sebab
mereka sudah mulai belajar—meski bermula dari keterpaksaan—bahwa aspirasi
politik adalah upaya untuk meraih ataumenciptakan kebaikan kehidupan kolektif ( public
goods), yang tidak harus disalurkan melalui partai-partai Islam.
Partisipasi publik pada level output inilah
yang kita saksikan hingga erareformasi sekarang ini, dimana komitmen keagamaan
tidak selalu identik dengan afiliasi politik.Sedangkan partisipasi politik
tidak langsung dalam bentuk asosiasi masyarakat sipil,Muslim Indonesia
barangkali adalah yang terbaik diantara di seantero Dunia Islam.
Untuk menghemat ruang, barangkali sudah akan cukup untuk membahas dua
organisasi-sipil Islam terbesar di negeri ini, Muhammadiyah dan NU. Dua
organisasi besar ini merepresentasikaninisiatif partisipasi politik umat Islam
Indonesia dalam dua matra:
Pertama
, keduanya menjadi penyambung cita-cita kebangsaan untuk mendidik dan
memperbaiki kehidupanrakyat. Melalui organisasi-organisasi ini umat Islam
berkumpul, belajar dan berjuangmembangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya
secara spiritual melainkan juga dalamkehidupan duniawi seperti ekonomi,
pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Kedua
, melaluiMuhammadiyah dan NU umat
Islam menciptakan ruang-ruang politik otonom yangterlindung dari intervensi dan
rekayasa politik negara—terutama di era Orde Baru—dimanamereka bisa memikirkan,
mendiskusikan dan merancang kehidupan bersama yang lebih baik.Secara politik
kedua organisasi besar ini menjadi wadah persemaian demokrasi, dan
terbuktiketika katup demokratisasi terbuka pasca berakhirnya Orde Baru,
keduanya menyumbangkan peran fundamental—dan bahkan pemimpin kedua
organisasi tersebut berhasil menduduki dua jabatan politik paling penting:
Abdurrahman Wahid mantan ketua NU menjadi presiden, danAmien Rais mantan ketua
Muhammadiyah menjadi Ketua MPR.
5. PENUTUP
Dari uraian di atas akan jelas bahwa
demokrasi merupakan praktik yang memiliki akar cukup panjang dalam sejarah
politik umat Islam Indonesia. Sejak berdirinya Sarekat Islamsebagai tonggak
sejarah baru—yaitu lahirnya politik konstitusionalisme, dan
berakhirnya politik konfrontasi bersenjata—umat Islam di Indonesia
perlahan tapi pasti mulai mengadopsi praktik-praktik politik yang
demokratis. Secara konseptual, praktik demokrasi dapatdikelompokkan ke dalam
tiga kategori, (i) tataran proseduran-institusional, (ii) kompromo dankonsensus
elit, serta (iii) partisipasi publik. Dalam ketiga level ini Muslim Indonesia
tercatatcukup aktif dan kreatif dalam menjalankan aktivitas, pergulatan dan
konflik politik melaluicara-cara yang sesuai dengan aturan main yang disepakati
(konstitusional).Fakta ini sekaligus membantah anggapan yang sempat beredar
luas di kalanganilmuwan politik bahwa Islam tidak kompatibel dengan
demokrasi—termasuk klaim SamuelHuntington bahwa apa pun kata orang secara teori
dalam praktik belum pernah ada negaraIslam yang mengenal sistem demokrasi.
Kekeliruan pernyataan ini sebenarnya berakar pada pemahaman yang
simplistik mengenai Islam, yang diidentikkan dengan tradisi danmasyarakat Arab
Timur Tengah, sementara demokrasi diasosiasikan dengan tradisi
politik Barat.Padahal Islam tidaklah identik dengan Timur Tengah. Muslim
di Indonesia faktanyatelah akrab dengan praktik demokrasi sejak awal abad
ke-20. Sudah selama sekitar satu abad
Muslim di Indonesia berpartisipasi
dalam aktivitas dan perjuangan politik yang dibingkaidalam kerang-kerang
demokrasi. Dan pandangan yang mengidentikkan demokrasi denganBarat juga tidak
akurat. Benih-benih demokrasi juga tumbuh di dunia Islam pada awalsejarahnya.
Dan dalam era modern, demokrasi berkembang di berbagai wilayah dunia
dengankonteks yang berbeda-beda, dan konsekuensinya sistem demokrasi yang
berkembang diwilayah yang berbeda juga memiliki karakter corak yang berbeda.
Bibliografi
Brinkerhof, Derick W. & Arthur
Goldsmith, 2006.
Governance in
Post-Conflict Societies
,London: Routledge.Charlisle, Rodney
P. 2005.
Encyclopaedia of Politics:
Left and Rights
, Vol 1: Left, NewDelhi: Sage
Publication.Dahm, Bernard, (trans. P. S. Falla) 1971.
History of Indonesia in the
Twentieth Century
,London: Pall Mall Press.Derick W.
Brinkerhoff & Arthur A. Goldsmith, 2002. “Clientelism, Patrimonialism
andDemocratic Governance: An Overview and Framework for Assessment
andProgramming”, U.S. Agency for International Development Office of Democracy
and Governance.Diamond, Larry, 1999.
Developing Democracy
, Baltimore: John Hopkins Universty
Press.Effendy, Bachtiar, 1998.
Islam dan Negara: Transformasi
dan Praktik Pemikiran Islam di Indonesia
, Jakarta: Paramadina.Esposito, John L. 1984.
Islam and Politics
, New York: Syracus.Eugene Mazo,
2005. “What Causes Democracy?,”
Working
Paper
at the Center
onDemocracy, Development, and The Rule
of Law Stanford Institute onInternational Studies.Feith, 1964.
The Decline of Constituional
Democracy in Indonesia
, Ithaca: Cornell
UniversityPress.Garreton, Manuel Antonio & Edward Newman, 2001.
Democracy in Latin America:(Re)Constructing Political Society
, United Nations University
Press.Hefner, Robert and Patricia Horvatich (ed), 1997,
Islam in an Era of Nation-States:
Politicsand Religious Renewal in Muslim
Southeast Asia
, New York:
Amazon.Hodgson, Marshal, 1975.
The Venture of
Islam, Vol. 1: The Classical Age of Islam
, TheUniversity of Chicago Press.Huntington, Samuel 1991.
The Third
Wave: Democratization in the Late Twentieth Century
,University of Oklahoma
Press. ____________ 1997,
The Clash of
Civilizations and the Making of World Order
, New york:Simon & Schuster.Karim, Rusli 1999.
Negara dan Peminggiran Islam
Politik
, Yogyakarta: Tiara Wacana.Karl, Teryy
Lynn, 1990. “Dilemmas of Democratization in Latin America,”
Comparative Politics
, 23, 1.King, Dwight Y. 2003.
Half-Hearted Reform: Electoral
institutions and the Struggle for democracy
in Indonesia
, Connecticut: Praeger.Leszek
Koczanowicz and Beth J. Singer, 2005.
Democracy and the Post-Totalitarian Experience
, Amsterdam: VIBS.Lipset, Samuel
Martin & Stein Rokkan, 1967.
Party Systems and Voter
Alignments
, NewYork: Free Press.
25Mardin, Serif. 1995. “Civil
Society and Islam.”
Civil Society:
Theory, History, and Comparation
. Edited by John A. Hall. Cambridge:
Polity Press.Mousalli, Ahmad, 2002.
The Islamic
Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights
,Gainesville, FL: University Press
of Florida.Mujani, Saiful, 2003. “Religious Democrats: Democratic Culture and
Muslim PoliticalParticipation in Post-Suharto Indonesia,” PhD Dissertation, The
Ohio StateUniversity.
Permata, Ahmad-Norma 2008.
Islamist Party and Democratic
Participation: PKS in Indonesia
, Muenster: MIAMIPutnam, Robert D.
2000.
Bowling Alone : the Collapse
and Revival of AmericanCommunity
, New York: Simon &
Schuster. ___________ 1993.
Making
Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy
. Princeton, NJ: Princeton
University Press.Pye, Lucie, 1985.
Asian Power and Politics: The
Cultural Dimensions of Authority
,Cambridge: Harvard University
Press. Norden, Deborah L. 1998. “Party Relations and Democracy in Latin
America,”
Party Politics
, Vo. 4, No. 4 pp. 423-443Rose,
Richard. 2002. “How Muslims View Democracy: Evidence from Central Asia.”
Journal of Democracy
13: 102-111.Van der Kroef, Justus M.
1957. “Indonesia’s First National Election: Sociological Analysis,”
American Journal of Economics
and SociologyAmerican Journal of Economicsand
Sociology
, Vol 16, No.
3, pp. 237-247.Van der Kroef, Justus M. 1957.
“Indonesia’s First National Election II: SociologicalAnalysis,”
American Journal of Economics
and SociologyAmerican Journal of Economics and Sociology
, Vol 16, No.
4, pp. 407-420
Tidak ada komentar:
Posting Komentar